Beranda » Umum » PENGANTAR SISTEM HUKUM ASURANSI SYARIAH DAN KEPAILITAN DI INDONESIA
click image to preview activate zoom
Diskon
14%

PENGANTAR SISTEM HUKUM ASURANSI SYARIAH DAN KEPAILITAN DI INDONESIA

Rp 142.500 Rp 165.000
Hemat Rp 22.500
Stok Tersedia
Kategori Umum
Tentukan pilihan yang tersedia!
Pemesanan lebih cepat! Order Cepat
Bagikan ke

PENGANTAR SISTEM HUKUM ASURANSI SYARIAH DAN KEPAILITAN DI INDONESIA

Judul               : PENGANTAR SISTEM HUKUM ASURANSI SYARIAH

  DAN KEPAILITAN  DI INDONESIA

Pengarang       : Syukron SHI, M.H

Ukuran            : 21 cm x 14,5 cm

Tebal               : 235 Halaman

ISBN:  978-623-9187-83-5

SINOPSIS

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh konflik para peserta Asuransi Syariah Mubarakah dengan PT Asuransi Syariah Mubarakah pasca putusan pailit. Kasus PT Asuransi Syariah Mubarakah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga. UU No 50 tahun 2009 tentang perubahan terhadap UU No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi Absolut Pengadilan Agama. Gap ini perlu ditinjau dari teori sisten hukum dan asas Lex posterior derogat legi priori. Persoalan yang muncul berikutnya adalah tidak terpenuhinya hak para peserta asuransi pasca putusan pailit. persoalan ini dianalisis dengan mengunakan pendekatan Doktrin Fiduciari Duty, Ultra Vires dan piercing the corporate veil dalam konteks hukum perusahaan. Pendekatan ini digunakan untuk meninjau perlindungan hukum bagi para peserta asuransi. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif Nomatif. Data yang digunakan berupa adalah library research dan field research. Ada 2 kesimpulan pada artikel ini, Pertama, persoalan kepailitan masih ditangani oleh Pengadilan Niaga disebabkan oleh kekuatan peraturan hukum dan kecenderungan para pihak dan kurator yang memiliki kepercayaan terhadap pengadilan niaga. Kedua, minimnya perlindungan hukum yang diberikan kepada para peserta PT. Asuransi Syariah Mubarakah disebabkan minimnya perlindungan hukum dari kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan serta tidak adanya aturan yang mengatur tentang peserta asuransi (pemegang polis). Kerugian yang menyebabkan perusahaan jatuh pailit dipandang sebagai kelalaian pengelola untuk menjalankan bisnis seperti tidak mematuhi tingkat solvabilitas dan tidak melakukan likuidasi sebelum terjadinya pailit. Oleh karena itu, Kurator semestinya membebankan dan meminta pertanggungjawaban kepada Direksi dan komisaris untuk membayar piutang kepada para peserta asuransi.

PENGANTAR SISTEM HUKUM ASURANSI SYARIAH DAN KEPAILITAN DI INDONESIA

Berat 300 gram
Kondisi Baru
Dilihat 131 kali
Diskusi Belum ada komentar

Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.

Silahkan tulis komentar Anda

Alamat email Anda tidak akan kami publikasikan. Kolom bertanda bintang (*) wajib diisi.

*

*

Produk Terkait

Temukan juga kami disini
Chat via Whatsapp

Ada yang ditanyakan?
Silahkan klik untuk chat ini

Siti
● online
Siti
● online
Halo, perkenalkan saya Siti
baru saja
Ada yang bisa saya bantu?
baru saja
Produk Quick Order

Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak dibawah: