click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 656 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Paradigma Baru Perlindungan Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana Penulis : Dr. Fadli Alfarisi, S.H.,M.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 248 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-368-9 No. E-ISBN : 978-634-216-367-2 (PDF) Terbitan : Agustus 2025 SINOPSIS Keterlibatan berbagai lembaga penegak hukum dalam kekuasaan kehakiman menunjukkan penegakan… selengkapnya
Rp 178.000
Judul : Amanah Konstitusi Pilkada Langsung di Tengah Pandemi Covid-19 Penulis : Redi Pirmansyah Junaidi, S.H., M.H., C.L.A Martindo Merta, S.H, M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 132 Halaman No ISBN : 978-623-5687-97-1 Amanah Konstitusi Pilkada Langsung Di Tengah Pandemi Covid-19 Pandemi covid-19 menyebabkan Pilkada 2020 mengalami… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional dengan Pasal 33 UUD 1945: Upaya Menjamin Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Penulis : Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., Ukuran : 15 x 23 Tebal : 114 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-666-6 No. E-ISBN : 978-634-216-667-3 (PDF) Terbitan : Oktober 2025… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konstribusi dalam Rumah Tangga Penulis : Dr. Efizal. A. SHI. MA Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 108 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-433-8 SINOPSIS Dalam buku ini membahas putusan hakim terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan nilai-nilai keadilan, dengan menganalisis pertimbangan hakim,… selengkapnya
Rp 142.000
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil (Petty Corruption) Berdasarkan Analisa Ekonomi Dalam Hukum (Economic Analysis Of Law) Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., Putu Angga pratama Sukma, S.H., M.H., Made Gede Arthadana, S.H., M.H., Arya Agung Iswara, S.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal … selengkapnya
Rp 95.040
Judul : Perlindungan Nasabah di Era Perbankan Digital: Perspektif Hukum dan Praktik Penulis : Robert L. Simanungkalit, S.Pd., S.H., Indra Jaya, S.T., S.H., Taufik Maulana, A.Md., S.H., Ari Tridianto, S.T., Indryani, A.Md., S.H, Ahsan Pasinringi, S.H., CPM., CPLL, CTCL., Desy Indriastuti , S.Kom., S.S., M.Ak.., CertDA. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 284… selengkapnya
Rp 214.000
Judul : Penyelesaian Perkara Pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kecil Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Penulis : Indra Fredika Kusuma, S.H., M.H., CIRP. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 150 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-113-1 No. E-ISBN : 978-634-289-114-8 (PDF) Terbitan : Februari 2026 SINOPSIS Buku Penyelesaian Perkara… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Hukum Asuransi Dan Reasuransi Di Indonesia : Regulasi OJK, Prinsip Dan Aplikasi Penulis : Dr. Ir. Marihot Simanjuntak, S.H., M.H., M.M., AAIK., ANZIIF., AMRP., CHRP., CTLC., ICBU. Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 222 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-235-145-1 No. E-ISBN : 978-634-235-146-8 (PDF) Terbitan : April 2025… selengkapnya
Rp 152.000
Judul : Perairan Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Keamanan Penulis : Laksda TNI Dr., Dwi Sulaksono, S.H., M. Han. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 164 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-593-1 No. E-ISBN : 978-634-289-594-8 (PDF) Terbitan : Juni 2026 SINOPSIS Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki… selengkapnya
Rp 94.000
Judul : Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta) Penulis : Frandonal Lumban Gaol Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-5314-63-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang menghantui sistem kenegaraan di Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi… selengkapnya
Rp 80.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.