HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000Stok | Tersedia |
Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Berat | 300 gram |
Kondisi | Baru |
Dilihat | 320 kali |
Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Pengantar Hukum Asuransi Penulis : Dr. Siti Mariyam, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 80 Halaman SINOPSIS Buku pengantar hukum asuransi adalah sumber pengetahuan dan panduan penting bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang dunia asuransi…. selengkapnya
Rp 90.000Judul : Mengungkap Fakta Public Policy Inequality Penulis : Ibrahim Yakub, SE Ukuran : 14.5 x 21.0 cm Tebal : 125 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Analisis kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam suatu kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai, tentu dalam kebijakan pasti tidak luput… selengkapnya
Rp 84.000Judul : Kekuatan Penegakan Hukum : Polisi dalam Mengatasi Tantangan Korupsi Penulis : Rangga Abhiyasa Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 126 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-819-0 No. E-ISBN : 978-623-162-820-6 (PDF) SINOPSIS Buku ini menggambarkan peran vital yang dimainkan oleh aparat kepolisian dalam menghadapi tantangan korupsi yang… selengkapnya
Rp 75.000Judul : PERAN KUNCI Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Penulis : Meri Neherta, Agus Sri Banowo, dan Ira Mulya Sari Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 100 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-563-2 SINOPSIS Kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak dan memerlukan perhatian… selengkapnya
Rp 80.000Judul : HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN Penulis : Junaidi, S.H., M.H., C.L.A Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 188 Halaman No ISBN : 978-623-5687-82-7 HUKUM LEMBAGA PEMBIAYAAN Perusahaan Pembiayaan yang sebelumnya dikenal dengan leasing merupakan bagian dari lembaga pembiayaan. Munculnya industri leasing di tanah air diawali dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama… selengkapnya
Rp 89.000Judul : Oposisi Pemerintahan Menurut Hukum Islam Penulis : M. Eza Helyatha Begouvic, S.H., M.H., Rizki Ramadhani, S.H., M.H., Rizayusmanda, S.H., M.H., Abuyazid Bustomi, S.H., M.H., Supriyedi, S.H., M.H., Budi Aspani, S.H., M.H., dan Sutra Handiko, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 162 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-7084-16-3… selengkapnya
Rp 76.000Judul : Penegakan Hak Asasi Manusia Penulis : Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irawan Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 156 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-083-6 No. E-ISBN : 978-623-505-084-3 (PDF) SINOPSIS Buku ini berjudul “Penegakan Hak Asasi Manusia”. Buku ini membahas tentang Penegakan Hak Asasi Manusia. Buku ini… selengkapnya
Rp 73.000Judul : Amanah Konstitusi Pilkada Langsung di Tengah Pandemi Covid-19 Penulis : Redi Pirmansyah Junaidi, S.H., M.H., C.L.A Martindo Merta, S.H, M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 132 Halaman No ISBN : 978-623-5687-97-1 Amanah Konstitusi Pilkada Langsung Di Tengah Pandemi Covid-19 Pandemi covid-19 menyebabkan Pilkada 2020 mengalami… selengkapnya
Rp 70.000Judul : JOKOWI ; Dari Politik Dinasti, Politik Cawe-Cawe, Politisasi Bansos, Kualitas Demokrasi yang Makin Menurun sampai pada Politik Kekuasaan di Bidang Pendidikan Penulis : H. Masduki Duryat, M. Pd.I Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 200 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-186-4 No. E-ISBN : 978-623-505-187-1 (PDF) SINOPSIS Buku… selengkapnya
Rp 130.000Judul : Hukum Islam Dalam Politik Indonesia : Dari Masa Ke Masa Jilid 1 Penulis : Dr. Saiful Amin, M.Ag., Adil Rahman, SH., Mutia Urdatul Usqho,SH., Nurul Arifa, SH., Anju Amelia, S.Ag., Indra Mahyuzi, SH., Agung Setiawan, S.Ag., Anwar Mustapa, SH., Andriadi, SH., dan Ade Fatma , Lc. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal… selengkapnya
Rp 70.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.