HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 698 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Mekanisme Sistem Pengamanan Dokumen dan Distribusi Naskah Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia : dengan Menggunakan Quick Response Code Dan Algoritma Tanda Tangan Digital Kurva Eliptik Penulis : Komisaris Polisi Ruzi Gusman, S.H., S.I.K., M.Si., M.T., M.Sc. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 117 Halaman Cover : Soft Cover No…. selengkapnya
Rp 80.000Judul : Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Penulis : Meytha Nurdeanti, S.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 132 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-777-9 No. E-ISBN : 978-634-216-776-2 (PDF) Terbitan : November 2025 SINOPSIS Buku ini mengulas secara umum tentang bagaimana sengketa yang terjadi dalam bidang… selengkapnya
Rp 70.000Judul : Aspek Hukum dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Penulis : Edi Sulkipli Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 86 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-293-4 No. E-ISBN : 978-634-216-294-1 (PDF) Terbitan : Juli 2025 SINOPSIS Kekosongan jabatan kepala daerah bukanlah sekadar persoalan administrative ia bisa menjadi… selengkapnya
Rp 70.000Judul : Suatu Pengantar Intelijen Kejaksaan Sebagai Pelaksana Fungsi Intelijen Penegakan Hukum Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 262 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-570-0 SINOPSIS Guna terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah… selengkapnya
Rp 153.400Judul : Bisnis Konsultan dalam Perangkap Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Strategi Penyelamatannya Melalui Penegakan Hukum Administrasi Negara Penulis : Ir. Abdul Kadir, S.H., S.T., M.T., Ak., BKP. Ukuran : 17,5 x 25 cm Tebal : 174 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-417-9 No. E-ISBN : 978-623-505-418-6 (PDF) SINOPSIS Buku yang… selengkapnya
Rp 116.200Judul : Biological Justice Penulis : Adhi Putra Satria Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 62 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN: 978-634-235-568-8 No. E-ISBN: 978-634-235-569-5 (PDF) Terbitan : Agustus 2025 SINOPSIS Buku “Biological Justice” menyajikan sebuah gagasan inovatif dalam diskursus hukum, yaitu keadilan yang berakar pada realitas biologis manusia. Penulis mengamati bahwa… selengkapnya
Rp 80.000Judul : Pilkada Berintegritas: Prinsip Demokrasi dan Penguatan Kepemimpinan Daerah Penulis : Dr.Drs.Gunawan,M.Si. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 204 hlm Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-856-7 No. E-ISBN : 978-634-289-857-4 (PDF) Terbitan : Agustus 2026 SINOPSIS Pilkada Berintegritas: Prinsip Demokrasi dan Penguatan Kepemimpinan Daerah membahas nilai-nilai integritas sebagai fondasi dalam penyelenggaraan… selengkapnya
Rp 97.000Judul : Rekonstruksi Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang Berbasis Nilai Keadilan Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H., dan Fadli Alfarisi, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 439 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-297-6 SINOPSIS Pengaturan kewenangan Penyidikan Penuntut Umum dalam Undang-Undang… selengkapnya
Rp 256.800-13%
Penulis : Anita Marwing, Nirwana Halide, Takdir, dan Mahfudz Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 131 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsi Buku Pandangan hukum Islam yang dijabarkan melalui fiqih siyasyah bahwa politik harus berdasarkan musyawarah, keadilan, persamaan dan kebebasan dan mempertimbangkan sad adz-zdari’ah yaitu segala sesuatu yang… selengkapnya
Rp 90.000 Rp 80.000Judul : Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhamad, S.H., M.H., Yanuar Adi Nugroho, S.H., Riki Saputra, S.H., M.H., Mochamad Fitri Adhy, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 150 Halaman Cover :… selengkapnya
Rp 103.200
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.