click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 644 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Aspek Hukum dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Penulis : Edi Sulkipli Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 86 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-293-4 No. E-ISBN : 978-634-216-294-1 (PDF) Terbitan : Juli 2025 SINOPSIS Kekosongan jabatan kepala daerah bukanlah sekadar persoalan administrative ia bisa menjadi… selengkapnya
Rp 70.000
-13%
Penulis : Anita Marwing, Nirwana Halide, Takdir, dan Mahfudz Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 131 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsi Buku Pandangan hukum Islam yang dijabarkan melalui fiqih siyasyah bahwa politik harus berdasarkan musyawarah, keadilan, persamaan dan kebebasan dan mempertimbangkan sad adz-zdari’ah yaitu segala sesuatu yang… selengkapnya
Rp 90.000 Rp 80.000
Judul : Politik Hukum Pengadaan Barang/Jasa Penulis : Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A., CISHR Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 270 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-8718-36-8 No. E-ISBN : 978-623-8718-37-5 (PDF) SINOPSIS Tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Berdasarkan data KPK 85% kasus tindak… selengkapnya
Rp 200.000
Judul : Penegakan Hak Asasi Manusia Penulis : Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irawan Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 156 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-083-6 No. E-ISBN : 978-623-505-084-3 (PDF) SINOPSIS Buku ini berjudul “Penegakan Hak Asasi Manusia”. Buku ini membahas tentang Penegakan Hak Asasi Manusia. Buku ini… selengkapnya
Rp 73.000
Judul : Konsumen Digital dan Perlindungan Hukum di Indonesia Penulis : Ajeng Nur Annisa, S.H., M.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 102 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-061-5 No. E-ISBN : 978-634-289-060-8 (PDF) Terbitan : Januari 2026 SINOPSIS Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola konsumsi masyarakat… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Penguatan Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Anak Sekolah Terhadap Pangan Jajanan Sehat Berkeadilan Penulis : Iif Taufiq El Haque Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 262 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-676-9 SINOPSIS Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan… selengkapnya
Rp 153.400
Judul : Perspektif Multidimensional dalam Hukum dan Keamanan Penulis : Dwi Yatmoko Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 122 Halaman Cover : Soft Cover NO. QRCBN : 62-2066-6541-017 SINOPSIS Buku “Perspektif Multidimensional dalam Hukum dan Keamanan” menawarkan komprehensif mengenai berbagai aspek yang mempengaruhi sistem hukum dan keamanan di era modern. Melalui pendekatan multidimensional,… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana Berbasis Hak Asasi Manusia Penulis : Primus Aryesam Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal :128 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-087-9 No. E-ISBN : 978-634-216-088-6 (PDF) Terbitan : Februari 2025 SINOPSIS Potensi penyebab bencana di wilayah negara kesatuan Indonesia dapat di… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : PEMIMPIN BERINTEGRITAS MENCEGAH KORUPSI Penulis : HENDRI SANTOSA Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 151 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Integritas adalah rasa batin “keutuhan” yang berasal dari kualitas seperti kejujuran dan konsistensi karakter. seseorang dapat dikatakan “memiliki integritas”… selengkapnya
Rp 91.680
Judul : KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GERINDRA (Suatu Gerakan Sosialisasi Pesan Antikorupsi) Nama : Novi Andra,SHI.,M.I.K Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 172 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Komunikasi Politik Antikorupsi merupakan suatu hal yang menarik untuk membangun opini publik, karena… selengkapnya
Rp 77.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.