HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 637 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Penyelesaian Perkara Pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kecil Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Penulis : Indra Fredika Kusuma, S.H., M.H., CIRP. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 150 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-113-1 No. E-ISBN : 978-634-289-114-8 (PDF) Terbitan : Februari 2026 SINOPSIS Buku Penyelesaian Perkara… selengkapnya
Rp 80.000Judul : Penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Mekanisme Mediasi Penal Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., dan Arya Agung Iswara, S.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 152 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN… selengkapnya
Rp 91.680Judul : DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) Penulis : Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 166 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsi Buku Buku… selengkapnya
Rp 74.000Judul : Rekonstruksi Hukum Penguasaan Tanah Untuk Investasi Asing di Bidang Perkebunan Penulis : Dr. KRA. MJ. Widijatmoko SH Sp.N Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 400 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-315-3 No. E-ISBN : 978-634-216-316-0 (PDF) Terbitan : Juli 2025 SINOPSIS Rekonstruksi Hukum Penguasaan Tanah untuk Investasi Asing… selengkapnya
Rp 330.000Judul : Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Penulis : Meytha Nurdeanti, S.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 132 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-777-9 No. E-ISBN : 978-634-216-776-2 (PDF) Terbitan : November 2025 SINOPSIS Buku ini mengulas secara umum tentang bagaimana sengketa yang terjadi dalam bidang… selengkapnya
Rp 70.000Judul : Perlindungan Hukum : Hak Hidup Dan Tinggal Di Lingkungan Yang Baik Dan Sehat Penulis : Yoyo Arifardhani Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 194 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-8756-14-8 No. E-ISBN : 978-623-8756-15-5 (PDF) SINOPSIS Buku ini berjudul “Perlindungan Hukum : Hak Hidup dan Tinggal di Lingkungan yang… selengkapnya
Rp 92.000Judul : PERAN KUNCI Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Penulis : Meri Neherta, Agus Sri Banowo, dan Ira Mulya Sari Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 100 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-563-2 SINOPSIS Kekerasan terhadap anak dalam lingkungan keluarga adalah masalah serius yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak dan memerlukan perhatian… selengkapnya
Rp 80.000-13%
Judul : PENGANTAR ILMU NEGARA Penulis : Evi Purnama Wati, SH, MH dan Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 112 Halaman ISBN : 978-623-6872-53-6 G.S. Diponolo menulis dalam bukunya Ilmu Negara, jilid 1 : Pada hemat kita negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang… selengkapnya
Rp 90.000 Rp 80.000Judul : Tantangan Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Demokrasi Penulis : Dr. (Cand) Fikri Ardiyansyah, S.I.P, M.I.P, Ph.D., Achmad Ismail, S.Sos, M.Si., Ryan Rudyarta, S.H, M.Kn, M.H., Bella Nanda Ardhya, S.E, M.Si., dan Moh. Ibrohim, S.I.P, M.I.P Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 184 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-103-2… selengkapnya
Rp 87.000Judul : Regu Khusus Strategi dalam Keterbatasan Penulis : Rizky Farnovan, S.STP, M.AP., Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si., dan Dr. Fajar Apriani, S.Sos, M.Si. Ukuran : 15,5 x 23 cm Terbitan : 96 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-234-7 No. E-ISBN : 978-634-216-233-0 (PDF) Terbitan : Juni 2025 SINOPSIS Buku ini… selengkapnya
Rp 80.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.