HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 626 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Pemolisian dalam Menjaga Harkamtibmas Penulis : Rangga Abhiyasa Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 86 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-916-6 No. E-ISBN : 978-623-162-917-3 (PDF) SINOPSIS Buku “Pemolisian Dalam Rangka Cooling System Pada Pemilu” mengupas secara mendalam strategi dan prinsip pemolisian yang diimplementasikan dalam konteks pemilihan… selengkapnya
Rp 80.000Judul : Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Teori, Praktik Dan Tantangan Kontemporer) Penulis : Dr. Nasrudin, S.H., M.H., MCE. & Nina Nursari, S.E.Sy Ukuran : 15 x 23 Tebal : 190 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-276-286-8 No. E-ISBN : 978-634-276-287-5 (PDF) Terbitan : Februari 2026 SINOPSIS Buku Hukum Perlindungan Konsumen di… selengkapnya
Rp 120.000Judul : ANATOMI PENYUSUNAN BERITA ACARA SIDANG PERKARA PIDANA DI PERADILAN UMUM Penulis : AHADAD, SH., M.AP. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 118 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS… selengkapnya
Rp 80.000Judul : Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Modern Penulis : Syahrul, S.H.,M.H. dan Prof. Dr. Maskun, S.H.,LLM Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 103 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-235-698-2 No. E-ISBN : 978-634-235-699-9 Terbitan : September 2025 SINOPSIS Ajaran pemikiran hukum (idee des recht) menyebutkan tiga unsur dari pemikiran hukum… selengkapnya
Rp 80.000Judul : Politik Hukum Pengadaan Barang/Jasa Penulis : Dr. Ir. Nandang Sutisna, S.H., M.B.A., CISHR Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 270 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-8718-36-8 No. E-ISBN : 978-623-8718-37-5 (PDF) SINOPSIS Tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang/jasa telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Berdasarkan data KPK 85% kasus tindak… selengkapnya
Rp 200.000Judul : Oposisi Pemerintahan Menurut Hukum Islam Penulis : M. Eza Helyatha Begouvic, S.H., M.H., Rizki Ramadhani, S.H., M.H., Rizayusmanda, S.H., M.H., Abuyazid Bustomi, S.H., M.H., Supriyedi, S.H., M.H., Budi Aspani, S.H., M.H., dan Sutra Handiko, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 162 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-7084-16-3… selengkapnya
Rp 76.000Judul : Hukum Kesehatan Penulis : Mayang Sari Ayu, Agustiawan, Eko Prastyo, Miranti Dea Dora, Raden Aditya Wisnu Wardhana, Kadek Mery Herawati, Ade Yoska Tilla Serihati, Suhendra Mandala Ernas, Mega Orceka Depera Senja Belantara Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 138 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-235-133-8 No. E-ISBN : 978-634-235-134-5… selengkapnya
Rp 80.000Judul : Pola Penalaran Qanun Jinayat Di Aceh Penulis : Dr. Yuni Roslaili, MA. Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 112 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-7168-16-0 No. E-ISBN : 978-634-7168-17-7 (PDF) Terbitan : Maret 2025 SINOPSIS Buku Pola Penalaran Qanun Jinayat di Aceh menghadirkan analisis mendalam tentang landasan pemikiran, proses… selengkapnya
Rp 80.000Judul : Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konstribusi dalam Rumah Tangga Penulis : Dr. Efizal. A. SHI. MA Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 108 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-433-8 SINOPSIS Dalam buku ini membahas putusan hakim terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan nilai-nilai keadilan, dengan menganalisis pertimbangan hakim,… selengkapnya
Rp 142.000Judul : Pidana Medik Penulis : Dr (c).dr. Taufan Nugroho, S.H., M.H., M.P.H., M.M..R.S. Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 282 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-7140-82-1 No. E-ISBN : 978-634-7140-83-8 (PDF) Terbitan : Maret 2025 SINOPSIS Pidana Medik adalah cabang hukum yang membahas tanggung jawab pidana tenaga medis,… selengkapnya
Rp 212.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.