click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 608 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Kekuatan Penegakan Hukum : Polisi dalam Mengatasi Tantangan Korupsi Penulis : Rangga Abhiyasa Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 126 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-819-0 No. E-ISBN : 978-623-162-820-6 (PDF) SINOPSIS Buku ini menggambarkan peran vital yang dimainkan oleh aparat kepolisian dalam menghadapi tantangan korupsi yang… selengkapnya
Rp 75.000
Judul : Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta) Penulis : Frandonal Lumban Gaol Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-5314-63-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang menghantui sistem kenegaraan di Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Ahli Waris Non-Muslim Penulis : Jum Anggriani, Annisa Nurjannah Irawan Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 126 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-040-9 No. E-ISBN : 978-623-505-042-3 (PDF) SINOPSIS Buku ini berjudul “Harta Peninggalan Pewaris: Studi Tentang Pemberian… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Pola Penalaran Qanun Jinayat Di Aceh Penulis : Dr. Yuni Roslaili, MA. Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 112 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-7168-16-0 No. E-ISBN : 978-634-7168-17-7 (PDF) Terbitan : Maret 2025 SINOPSIS Buku Pola Penalaran Qanun Jinayat di Aceh menghadirkan analisis mendalam tentang landasan pemikiran, proses… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Tantangan Integritas Penyelenggara Pemilu dalam Sistem Demokrasi Penulis : Dr. (Cand) Fikri Ardiyansyah, S.I.P, M.I.P, Ph.D., Achmad Ismail, S.Sos, M.Si., Ryan Rudyarta, S.H, M.Kn, M.H., Bella Nanda Ardhya, S.E, M.Si., dan Moh. Ibrohim, S.I.P, M.I.P Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 184 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-103-2… selengkapnya
Rp 87.000
Judul : Arah Perubahan Polri Melalui Peta Budayanya Penulis : Imawan Rantau, S.I.K., M.I.K. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 130 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-288-5 No. E-ISBN : 978-623-505-289-2 (PDF) SINOPSIS Buku ini mengkaji secara mendalam bagaimana perubahan dalam tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat diwujudkan melalui pemahaman… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional dengan Pasal 33 UUD 1945: Upaya Menjamin Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat Penulis : Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., Ukuran : 15 x 23 Tebal : 114 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-666-6 No. E-ISBN : 978-634-216-667-3 (PDF) Terbitan : Oktober 2025… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil (Petty Corruption) Berdasarkan Analisa Ekonomi Dalam Hukum (Economic Analysis Of Law) Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., Putu Angga pratama Sukma, S.H., M.H., Made Gede Arthadana, S.H., M.H., Arya Agung Iswara, S.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal … selengkapnya
Rp 95.040
Judul : Pengantar Hukum Asuransi Penulis : Dr. Siti Mariyam, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 80 Halaman SINOPSIS Buku pengantar hukum asuransi adalah sumber pengetahuan dan panduan penting bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang dunia asuransi…. selengkapnya
Rp 90.000
Judul : Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation Penulis : Darania Anisa, S.H.I.,M.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 208 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-605-9 SINOPSIS Buku ini secara umum membahas 3 (tiga) bagian; Bagian pertama membahas materi umum Hukum Acara Peradilan Agama meliputi… selengkapnya
Rp 138.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.