click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 627 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : ANATOMI PENYUSUNAN BERITA ACARA SIDANG PERKARA PIDANA DI PERADILAN UMUM Penulis : AHADAD, SH., M.AP. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 118 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Pengaturan Kewenangan Penyidikan dalam Perkara Kecelakaan Di Perlintasan Sebidang Perkeretaapian Penulis : Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 126 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-176-5 No. E-ISBN : 978-623-505-177-2 (PDF) SINOPSIS Buku ini membahas secara mendalam tentang peran dan pengaturan kewenangan dalam penyidikan… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Permasalahan dalam Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia Penulis : Dr. Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H. dan Nadya Dhea Fristianti, S.H., M.H. Ukuran : 14 x 20 Tebal : 94 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-235-897-9 No. E-ISBN : 978-634-235-896-2 (PDF) Terbitan : Oktober2025 SINOPSIS Buku Permasalahan dalam Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia karya Dr. Dwanda J. Sistyawan, S.H.,… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Biological Justice Penulis : Adhi Putra Satria Ukuran : 15,5 x 23 Tebal : 62 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN: 978-634-235-568-8 No. E-ISBN: 978-634-235-569-5 (PDF) Terbitan : Agustus 2025 SINOPSIS Buku “Biological Justice” menyajikan sebuah gagasan inovatif dalam diskursus hukum, yaitu keadilan yang berakar pada realitas biologis manusia. Penulis mengamati bahwa… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Hukum Islam Dalam Masyarakat Indonesia Penulis : Hafiz Rafi Uddin, S.H., S.Pd.I., M.H. dan Natal Kristiono, S.Pd., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 158 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-235-041-6 No. E-ISBN : 978-634-235-038-6 (PDF) Terbitan : April 2025 SINOPSIS Buku Hukum Islam dalam Masyarakat Indonesia mengupas secara… selengkapnya
Rp 74.000
Judul : Ownership Theory : Paradigma Civil Law, Common Law, dan Hukum Islam Penulis : Dr. Moh Rozaq Asyhari, SH., MH. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 292 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-509-6 No. E-ISBN : 978-634-216-510-2 (PDF) Terbitan : Oktober 2025 SINOPSIS “Ownership Theory: Paradigma Civil Law, Common… selengkapnya
Rp 141.000
Judul : Regu Khusus Strategi dalam Keterbatasan Penulis : Rizky Farnovan, S.STP, M.AP., Prof. Dr. H. Adam Idris, M.Si., dan Dr. Fajar Apriani, S.Sos, M.Si. Ukuran : 15,5 x 23 cm Terbitan : 96 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-234-7 No. E-ISBN : 978-634-216-233-0 (PDF) Terbitan : Juni 2025 SINOPSIS Buku ini… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Tanggung Jawab Pejabat Pengadaan dalam Praktik Hukum Administrasi Penulis : Dr. Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, S.H., Raka Arnawa, SH.MH., I Gusti Ayu Mas Sri Apsari, SH.MH Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 118 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN: 978-634-235-652-4 No. E-ISBN: 978-634-235-653-1 (PDF) Terbitan : September 2025 SINOPSIS… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Penyelesaian Perkara Pemerasan dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kecil Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Penulis : Indra Fredika Kusuma, S.H., M.H., CIRP. Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 150 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-113-1 No. E-ISBN : 978-634-289-114-8 (PDF) Terbitan : Februari 2026 SINOPSIS Buku Penyelesaian Perkara… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : KUHAP Baru Dan Masa Depan Keadilan Di Indonesia: Menjamin Hak, Transparansi Dan Perlindungan Masyarakat Penulis : Dr. Benediktus Jombang, S.H., M.H., CLA., C.Med., CPCD., CFLE., CPS. Ukuran : 15 x 23 Tebal : 512 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-276-289-9 No. E-ISBN : 978-634-276-288-2 (PDF) Terbitan : Februari 2026 SINOPSIS… selengkapnya
Rp 442.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.