click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 682 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Konsumen Digital dan Perlindungan Hukum di Indonesia Penulis : Ajeng Nur Annisa, S.H., M.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 102 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-061-5 No. E-ISBN : 978-634-289-060-8 (PDF) Terbitan : Januari 2026 SINOPSIS Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola konsumsi masyarakat… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : PENGANTAR HUKUM INDONESIA Penulis : Muhamad Abas, SH., MH., Dr. Dr. Ir. Juni Gultom, ST., MTP., Mochammad Arifin, S.H.I., M.H., Ayu Citra Santyaningtyas, SH., MH., MKn., PhD., Arum Ayu Lestari, M.H., Andrew Shandy Utama, S.H., M.H., Tamaulina Br. Sembiring, SH., M.Hum., Ph. D., Dr. Mursyidin AR, S. Ag, MA., Agus Bambang Nugraha, S.H.,… selengkapnya
Rp 112.800
Judul : Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat Penulis : Dr. Evan Hamzah Muchtar, S.E., M.E.Sy Dr. Irwan Maulana, Lc., M.Si Maulidi Alif Utama, M.Pd Abdul Wajid, S.H., M.E Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 144 Halaman No ISBN : 978-623-5687-57-5 Persoalan Pengelolaan… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : KUHP Nasional Dalam Praktik Peradilan Indonesia di Era Transformasi Hukum Penulis : Dr. Benediktus Jombang, S.H., M.H., CLA., C.Med., CPCD., CFLE., CPS. Ukuran : 15 x 23 Tebal : 476 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-276-495-4 No. E-ISBN : 978-634-276-496-1 (PDF) Terbitan : April 2026 SINOPSIS Lahirnya KUHP Nasional menjadi… selengkapnya
Rp 406.000
Judul : Kebijakan dan Sanksi Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Penulis : Otti Ilham Khair Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 130 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Perlindungan Nasabah di Era Perbankan Digital: Perspektif Hukum dan Praktik Penulis : Robert L. Simanungkalit, S.Pd., S.H., Indra Jaya, S.T., S.H., Taufik Maulana, A.Md., S.H., Ari Tridianto, S.T., Indryani, A.Md., S.H, Ahsan Pasinringi, S.H., CPM., CPLL, CTCL., Desy Indriastuti , S.Kom., S.S., M.Ak.., CertDA. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 284… selengkapnya
Rp 214.000
Judul : Mengungkap Fakta Public Policy Inequality Penulis : Ibrahim Yakub, SE Ukuran : 14.5 x 21.0 cm Tebal : 125 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Analisis kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam suatu kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai, tentu dalam kebijakan pasti tidak luput… selengkapnya
Rp 84.000
Judul : Sistem dan Manajemen Pembinaan SDM Polri yang Berkeunggulan Penulis : Muhaemin Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 114 Halaman Cover : Soft Cover No. QRCBN : 62-2066-3763-911 SINOPSIS Buku ini membahas tentang sistem dan manajemen pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertujuan untuk menciptakan… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta) Penulis : Frandonal Lumban Gaol Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-5314-63-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang menghantui sistem kenegaraan di Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Tindak Pidana Kejahatan Korporasi di Indonesia Penulis : Muh. Adhitya Wiratama, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 162 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN: 978-634-235-560-2 No. E-ISBN: 978-634-235-561-9 (PDF) Terbitan : Agustus 2025 SINOPSIS Buku ini mengkaji secara komprehensif fenomena kejahatan korporasi di Indonesia dalam konteks hukum pidana modern…. selengkapnya
Rp 85.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.