click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 591 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di Indonesia Penulis : Kusnandar, S.Sos, SH,MH, Ph.D Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 90 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-066-4 No. E-ISBN : 978-634-216-051-0 (PDF) Terbitan : Februari 2025 SINOPSIS Putusan MK dan Masa Depan Sertifikat Jaminan Fidusia di… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Mekanisme Sistem Pengamanan Dokumen dan Distribusi Naskah Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia : dengan Menggunakan Quick Response Code Dan Algoritma Tanda Tangan Digital Kurva Eliptik Penulis : Komisaris Polisi Ruzi Gusman, S.H., S.I.K., M.Si., M.T., M.Sc. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 117 Halaman Cover : Soft Cover No…. selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Strategi Hukum Dalam Transaksi Bisnis Lintas Batas Perspektif Indonesia (Panduan Komprehensif untuk Melindungi Kepentingan Bisnis di Era Globalisasi) Penulis : Kusnandar, S.Sos, SH, MH, Ph.D Ukuran : 15 x 23 Tebal : 316 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-577-5 No. E-ISBN : 978-634-216-574-4 (PDF) Terbitan : Oktober 2025 SINOPSIS Di era globalisasi, bisnis tidak lagi… selengkapnya
Rp 246.000
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi Dengan Kerugian Kecil (Petty Corruption) Berdasarkan Analisa Ekonomi Dalam Hukum (Economic Analysis Of Law) Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., Putu Angga pratama Sukma, S.H., M.H., Made Gede Arthadana, S.H., M.H., Arya Agung Iswara, S.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal … selengkapnya
Rp 95.040
Judul : Studi Kelayakan Bisnis Panduan Lengkap Untuk Memulai Dan Mengembangkan Usaha Penulis : Dr. Heru Setyoko M.M. Ukuran : 15×23 Tebal : 172 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-710-6 No. E-ISBN : 978-634-216-709-0 (PDF) Terbitan : November 2025 SINOPSIS Buku Studi Kelayakan Bisnis (Panduan Lengkap untuk Memulai dan Mengembangkan Usaha) adalah merupakan… selengkapnya
Rp 102.000
Judul : Rekonstruksi Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang Berbasis Nilai Keadilan Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H., dan Fadli Alfarisi, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 439 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-297-6 SINOPSIS Pengaturan kewenangan Penyidikan Penuntut Umum dalam Undang-Undang… selengkapnya
Rp 256.800
Judul : Kebijakan dan Praktik Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Penulis : Suci Romadhani, SH., MH., Dr. Antonius Maria Laot Kian Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 92 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-902-5 No. E-ISBN : 978-634-216-903-2 (PDF) Terbitan : Desember 2025 SINOPSIS Buku Kebijakan dan Praktik… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) Penulis : Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 166 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsi Buku Buku… selengkapnya
Rp 74.000
Judul : Transformasi Sistem Pemasyarakatan Pengganti Kepenjaraan di Indonesia Penulis : Abdul Malik Mufty, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 250 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN: 978-634-235-360-8 No. E-ISBN: 978-634-235-359-2 (PDF) Terbitan : Juli 2025 SINOPSIS Buku ini mengupas krisis sistem kepenjaraan di Indonesia, seperti overkapasitas, minimnya rehabilitasi, dan tingginya… selengkapnya
Rp 120.000
Judul : Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konstribusi dalam Rumah Tangga Penulis : Dr. Efizal. A. SHI. MA Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 108 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-433-8 SINOPSIS Dalam buku ini membahas putusan hakim terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan nilai-nilai keadilan, dengan menganalisis pertimbangan hakim,… selengkapnya
Rp 142.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.