HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 699 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Oposisi Pemerintahan Menurut Hukum Islam Penulis : M. Eza Helyatha Begouvic, S.H., M.H., Rizki Ramadhani, S.H., M.H., Rizayusmanda, S.H., M.H., Abuyazid Bustomi, S.H., M.H., Supriyedi, S.H., M.H., Budi Aspani, S.H., M.H., dan Sutra Handiko, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 162 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-7084-16-3… selengkapnya
Rp 76.000Judul : DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) Penulis : Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 166 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsi Buku Buku… selengkapnya
Rp 74.000Judul : Paradigma Baru Perlindungan Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana Penulis : Dr. Fadli Alfarisi, S.H.,M.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 248 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-368-9 No. E-ISBN : 978-634-216-367-2 (PDF) Terbitan : Agustus 2025 SINOPSIS Keterlibatan berbagai lembaga penegak hukum dalam kekuasaan kehakiman menunjukkan penegakan… selengkapnya
Rp 178.000Judul : Mekanisme Sistem Pengamanan Dokumen dan Distribusi Naskah Dinas Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia : dengan Menggunakan Quick Response Code Dan Algoritma Tanda Tangan Digital Kurva Eliptik Penulis : Komisaris Polisi Ruzi Gusman, S.H., S.I.K., M.Si., M.T., M.Sc. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 117 Halaman Cover : Soft Cover No…. selengkapnya
Rp 80.000Judul : Peran Strategis Dewan Pengawas dalam Penguatan Akuntabilitas Komisi Pemberantasan Korupsi Penulis : Rufriyanto Maulana Yusuf, S.I.K., M.M., Prof. Dr. Lela Nurlaela Wati, S.E., M.M., CRA, CRP., Dr. Rita Yuni Mulyanti, S.Pi., MM., Momon, S.E., M.Ak., Ak., CA., CRMP. Ukuran : 15 x 23 Tebal : 164 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN… selengkapnya
Rp 94.000Judul : Hukum Perwakafan di Indonesia Penulis : Nurhadi Idris Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 234 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-276-707-8 No. E-ISBN : 978-634-276-706-1 (PDF) Terbitan : Mei 2026 SINOPSIS Wakaf punya potensi besar untuk kesejahteraan umat, tapi relalita di lapangan masih banyak kendala yang membuat dampaknya belum maksimal. Hingga kini, setidaknya… selengkapnya
Rp 164.000Judul : Reformasi Pengelolaan Wakaf Berbasis UU No 41 Tahun 2004 Penulis : Toha Masrur, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 62 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-189-0 No. E-ISBN : 978-634-216-190-6 (PDF) Terbitan : Mei 2025 SINOPSI “Reformasi Pengelolaan Wakaf Berbasis UU No 41 Tahun 2004” transformasi dan… selengkapnya
Rp 80.000Judul : Demarkasi Risiko Bisnis & Niat Jahat: Teori BJR Integratif: Memutus Mata Rantai Kriminalisasi Kebijakan Korporasi Dan BUMN Penulis : Dr. Sunardi, S.H.,M.H Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 134 halaman Cover : Soft Cover No. ISBN: 978-634-276-735-1 No. E-ISBN: 978-634-276-734-4 (PDF) Terbitan : Mei 2026 SINOPSIS Dalam pusaran arsitektur ekonomi global yang kompetitif, entitas bisnis—khususnya Badan… selengkapnya
Rp 80.000Judul : Merawat Cinta Beda Iman Advokasi Hukum dan Sosial Pasangan Beda Agama Penulis : Dr. Danu Aris Setiyanto, S.Sy. M.H Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 290 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-616-7 No. E-ISBN : 978-634-289-615-0 (PDF) Terbitan : Juni 2026 SINOPSIS “Merawat Cinta Beda Iman: Advokasi Hukum dan Sosial Pasangan Beda Agama”… selengkapnya
Rp 220.000Judul : Hukum Kontrak Kini Dan Mendatang Penulis : Dr. Mona Minarosa, SH., MM. Ukuran : 14,5 x 21 Tebal : 152 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-8756-92-6 No. E-ISBN : 978-623-8756-93-3 (PDF) SINOPSIS Mona Minarosa Lahir 14 Juni 1968 di Jakarta. Pendidikan : Sekolah Dasar Lembaga Putera Kita 1970. Sekolah menengah… selengkapnya
Rp 71.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.