click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 600 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Quasi Abolisionisme dan Transformasi Hukum : Implikasi Implementasi UU No. 1 Tahun 2023 Penulis : Yogi Natanael Christanto, S.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 178 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-239-7 No. E-ISBN : 978-623-505-240-3 (PDF) Sinopsis Buku “Quasi Abolisionisme dan Transformasi Hukum : Implikasi Implementasi UU… selengkapnya
Rp 84.000
Judul : Pembuktian Hukum dalam Sengketa Tanah Penulis : Mappasessu Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 76 Halaman Cover : Soft Cover No. QRCBN : 62-2066-3684-157 SINOPSIS Buku “Pembuktian Hukum dalam Sengketa Tanah” adalah sebuah panduan yang mendalam dan komprehensif bagi para pembaca yang tertarik untuk memperdalam pemahaman tentang proses pembuktian hukum… selengkapnya
Rp 80.000
Judul : Perlindungan Nasabah di Era Perbankan Digital: Perspektif Hukum dan Praktik Penulis : Robert L. Simanungkalit, S.Pd., S.H., Indra Jaya, S.T., S.H., Taufik Maulana, A.Md., S.H., Ari Tridianto, S.T., Indryani, A.Md., S.H, Ahsan Pasinringi, S.H., CPM., CPLL, CTCL., Desy Indriastuti , S.Kom., S.S., M.Ak.., CertDA. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 284… selengkapnya
Rp 214.000
-9%
Judul : Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi Penulis : Rizki Ramadhani, S.H., M.H dan Rizki Maharani, S.I.P., M.I.Pol Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 200 halaman No ISBN : 978-623-5314-91-4 Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Bagian pertama berisi uraian mengenai Sistem Pemilu secara umum, apa yang dimaksud dengan Pemilu, termasuk poin-poin… selengkapnya
Rp 114.000 Rp 105.000
Judul : Polri dan Tantangan Peradaban Penulis : Kompol. Ahmad Mega Rahmawan, S.P., S.I.K., M.I.K Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 112 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-895-4 No. E-ISBN : 978-623-162-896-1 (PDF) SINOPSIS Buku “Polri dan Tantangan Peradaban” adalah sebuah karya yang menggali dalam tentang peran dan tantangan yang… selengkapnya
Rp 75.000
Judul : Paradigma Baru Perlindungan Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Pidana Penulis : Dr. Fadli Alfarisi, S.H.,M.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 248 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-368-9 No. E-ISBN : 978-634-216-367-2 (PDF) Terbitan : Agustus 2025 SINOPSIS Keterlibatan berbagai lembaga penegak hukum dalam kekuasaan kehakiman menunjukkan penegakan… selengkapnya
Rp 178.000
Judul : Penguatan Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Anak Sekolah Terhadap Pangan Jajanan Sehat Berkeadilan Penulis : Iif Taufiq El Haque Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 262 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-676-9 SINOPSIS Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan… selengkapnya
Rp 153.400
Judul : Rekonstruksi Kewenangan Penuntut Umum dalam Penyidikan Perkara Perusakan Hutan yang Berbasis Nilai Keadilan Penulis : Dr. Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H., dan Fadli Alfarisi, S.H., M.H. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 439 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-297-6 SINOPSIS Pengaturan kewenangan Penyidikan Penuntut Umum dalam Undang-Undang… selengkapnya
Rp 256.800
Judul : Mengungkap Fakta Public Policy Inequality Penulis : Ibrahim Yakub, SE Ukuran : 14.5 x 21.0 cm Tebal : 125 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsis Analisis kebijakan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam suatu kebijakan demi mencapai tujuan yang ingin dicapai, tentu dalam kebijakan pasti tidak luput… selengkapnya
Rp 84.000
Judul : Aspek Hukum dalam Pengisian Kekosongan Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Penulis : Edi Sulkipli Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 86 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-293-4 No. E-ISBN : 978-634-216-294-1 (PDF) Terbitan : Juli 2025 SINOPSIS Kekosongan jabatan kepala daerah bukanlah sekadar persoalan administrative ia bisa menjadi… selengkapnya
Rp 70.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.