HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000Stok | Tersedia |
Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Berat | 300 gram |
Kondisi | Baru |
Dilihat | 151 kali |
Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui Mekanisme Mediasi Penal Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H., dan Arya Agung Iswara, S.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 152 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN… selengkapnya
Rp 91.680Judul : Determinan Efektivitas Kemampuan Militer Penulis : Daniel Setiawan, Prof. Dr. R. Madhakomala, M.Pd., dan Prof. Dr. Ucu Cahyana, M.Si. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 208 Halaman NO ISBN : 978-623-5314-89-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut/Seskoal merupakan sekolah vokasi… selengkapnya
Rp 138.720-13%
Judul : PENGANTAR ILMU NEGARA Penulis : Evi Purnama Wati, SH, MH dan Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 112 Halaman ISBN : 978-623-6872-53-6 G.S. Diponolo menulis dalam bukunya Ilmu Negara, jilid 1 : Pada hemat kita negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang… selengkapnya
Rp 90.000 Rp 80.000Judul : Penegakan Hak Asasi Manusia Penulis : Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irawan Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 156 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-083-6 No. E-ISBN : 978-623-505-084-3 (PDF) SINOPSIS Buku ini berjudul “Penegakan Hak Asasi Manusia”. Buku ini membahas tentang Penegakan Hak Asasi Manusia. Buku ini… selengkapnya
Rp 73.000-9%
Judul : Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi Penulis : Rizki Ramadhani, S.H., M.H dan Rizki Maharani, S.I.P., M.I.Pol Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 200 halaman No ISBN : 978-623-5314-91-4 Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Bagian pertama berisi uraian mengenai Sistem Pemilu secara umum, apa yang dimaksud dengan Pemilu, termasuk poin-poin… selengkapnya
Rp 114.000 Rp 105.000Judul : Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-Litigation Penulis : Darania Anisa, S.H.I.,M.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 208 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-605-9 SINOPSIS Buku ini secara umum membahas 3 (tiga) bagian; Bagian pertama membahas materi umum Hukum Acara Peradilan Agama meliputi… selengkapnya
Rp 115.600Judul : Pemolisian dalam Menjaga Harkamtibmas Penulis : Rangga Abhiyasa Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 86 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-916-6 No. E-ISBN : 978-623-162-917-3 (PDF) SINOPSIS Buku “Pemolisian Dalam Rangka Cooling System Pada Pemilu” mengupas secara mendalam strategi dan prinsip pemolisian yang diimplementasikan dalam konteks pemilihan… selengkapnya
Rp 80.000Judul : Hukum Perlindungan Masyarakat dalam Usaha Pertambangan Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Penulis : Dr. Marthen B Salinding, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 161 Halaman No ISBN : 978-623-5314-96-9 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Indonesia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia,… selengkapnya
Rp 87.360Judul : DEMOKRASI PANCASILA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH CALON TUNGGAL DI INDONESIA (Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015) Penulis : Dwanda J Sistyawan, S.H., M.H., C.L.A Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 166 Halaman Cover : Soft Cover Sinopsi Buku Buku… selengkapnya
Rp 74.000Judul : Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Konstribusi dalam Rumah Tangga Penulis : Dr. Efizal. A. SHI. MA Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 108 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-433-8 SINOPSIS Dalam buku ini membahas putusan hakim terhadap pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan nilai-nilai keadilan, dengan menganalisis pertimbangan hakim,… selengkapnya
Rp 90.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.