click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 657 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : Psikiatri Forensik dalam Praktik Hukum dan Peradilan Penulis : dr. I Ketut Tirka Nandaka, SpKJ.Subspes For(K)., SH., MM Ukuran : 15 x 23 cm Tebal : 284 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-328-9 No. E-ISBN : 978-634-289-329-6 (PDF) Terbitan : April 2026 SINOPSIS Buku Psikiatri Forensik dalam Praktik Hukum dan… selengkapnya
Rp 214.000
Judul : Membangun Konsensus Restorasi Keadilan dalam Penegakan HAM dan Rekonsiliasi di Tanah Papua Penulis : Wilson Michel Akoha, S.H., CPLA Ukuran : 14 x 20 Tebal : 62 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-741-0 No. E-ISBN : 978-634-216-742-7 (PDF) Terbitan : November 2025 SINOPSIS Buku ini secara umum menggambarkan pentingnya upaya… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Pengantar Hukum Asuransi Penulis : Dr. Siti Mariyam, S.H, M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 80 Halaman SINOPSIS Buku pengantar hukum asuransi adalah sumber pengetahuan dan panduan penting bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang dunia asuransi…. selengkapnya
Rp 90.000
Judul : Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Penulis : Meytha Nurdeanti, S.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 132 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-216-777-9 No. E-ISBN : 978-634-216-776-2 (PDF) Terbitan : November 2025 SINOPSIS Buku ini mengulas secara umum tentang bagaimana sengketa yang terjadi dalam bidang… selengkapnya
Rp 70.000
13%
Judul : Perbandingan Penerapan Sistem Hukum Progresif (Plea Bargain VS Restorative Justice) Penulis : Tenriawaru, S.H., M.H., Wisnu Murtopo Nur Muhammad, S.H., M.H., Efan Apturedi, S.H., M.H., Baniara Mangapul Sinaga, S.H., M.H., dan Dimas Pranowo, S.H Ukuran : 14,5 cm x 21 cm Tebal : 168 Halaman No ISBN : 978-623-497-003-6 Tahun Terbit : Juli… selengkapnya
Rp 74.000 Rp 85.000
Judul : Dinamika atas Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir di Luar Perkawinan Penulis : Muhammad Izudin Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 290 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-504-5 SINOPSIS Status anak yang dilahirkan dari hasil hubungan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga… selengkapnya
Rp 168.000
Judul : Konsumen Digital dan Perlindungan Hukum di Indonesia Penulis : Ajeng Nur Annisa, S.H., M.H. Ukuran : 14 x 20 cm Tebal : 102 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-289-061-5 No. E-ISBN : 978-634-289-060-8 (PDF) Terbitan : Januari 2026 SINOPSIS Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan mendasar dalam pola konsumsi masyarakat… selengkapnya
Rp 70.000
Judul : Amanah Konstitusi Pilkada Langsung di Tengah Pandemi Covid-19 Penulis : Redi Pirmansyah Junaidi, S.H., M.H., C.L.A Martindo Merta, S.H, M.H Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 132 Halaman No ISBN : 978-623-5687-97-1 Amanah Konstitusi Pilkada Langsung Di Tengah Pandemi Covid-19 Pandemi covid-19 menyebabkan Pilkada 2020 mengalami… selengkapnya
Rp 70.000
-9%
Judul : Hukum & Politik Pemilu di Masa Pandemi Penulis : Rizki Ramadhani, S.H., M.H dan Rizki Maharani, S.I.P., M.I.Pol Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 200 halaman No ISBN : 978-623-5314-91-4 Tahun Terbit : Juli 2022 Sinopsis Bagian pertama berisi uraian mengenai Sistem Pemilu secara umum, apa yang dimaksud dengan Pemilu, termasuk poin-poin… selengkapnya
Rp 114.000 Rp 105.000
Judul : Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Teori, Praktik Dan Tantangan Kontemporer) Penulis : Dr. Nasrudin, S.H., M.H., MCE. & Nina Nursari, S.E.Sy Ukuran : 15 x 23 Tebal : 190 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-634-276-286-8 No. E-ISBN : 978-634-276-287-5 (PDF) Terbitan : Februari 2026 SINOPSIS Buku Hukum Perlindungan Konsumen di… selengkapnya
Rp 120.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.