click image to preview
activate zoom
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Rp 84.000| Stok | Tersedia |
| Kategori | Hukum |
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Judul : HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
Penulis : Eza Helyatha Begouvic, Andre Utama Saputra, Rizki Ramadhani, Sopian, dan Rian Saputra
Ukuran : 14,5 x 21 cm
Tebal : 100 Halaman
Cover : Soft Cover
Sinopsis
Buku ini menceritakan tentang Pelaksanaan Pengawasan DPD RI terhadap Daerah Pemekaran belum terlaksana dengan baik, Pasal 22D ayat (3) sebagai dasar konstitusional pengawasan undang-undang masih jauh dari cita-cita ideal pembentukan DPD. Dalam rangka checks and balances dan kekuasaan eksekutif. DPD tidak ditemmpatkan mengawasi eksekutif (Pemerintah) sesungguhnya, oleh karena ruang lingkup pengawasannya dibatasi. Di samping itu tidak membangun mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar lembaga perwakilan itu sendiri. Pengawasan DPD dalam rangka checks and balances demikian, merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik karena merupakan kombinasi lembaga dengan kewenangan yang amat terbatas dengan legitimasi tinggi. Kombinasi ini tidak ditemukan dalam praktik ditempat lain didunia. Kendala Pengawasan DPD RI terhadap Pemekaran, Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri sejauh ini sudah ada enam calon daerah otonom baru (DOB), yaitu Kabupaten Kikim Area yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Lahat, Kabupaten Pantai Timur pemekaran dari Kabupaten OKI, Kabupaten Banyuasin pemekaran dari Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin Timur pemekaran dari Musi Banyuasin, Kabupaten Gelumbang pemekaran dari Kabupaten Muara Enim, dan usulan provinsi baru yakni Provinsi Sumatera Selatan Barat yang meliputi 7 kab/kota antara lain Lahat, Pagar alam, empat Lawang, Muara enim, PALI, Musi Rawas, Musi Rawas Utara dan Lubuk Linggau. Namun, dari 6 calon DOB tersebut, hanya dua yang berkasnya sudah masuk dan masuk dalam kategori 65 calon DOB yang telah mendapat Surat Presiden Nomor R-66/Pres/12/2013. Keduanya yakni Kikim area dan Pantai Timur. Meskipun berkasnya sudah masuk dan sudah mendapat surat presiden, namun ternyata ada kendala terbatasnya anggaran pemerintah untuk membentuk daerah otonom baru, sehingga sampai saat ini masih tertunda pemekarannya. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus berani melakukan evaluasi pemekaran daerah yang semakin tidak terbendung dengan menata kembali struktur bangun pemerintahan daerah melalui penggabungan. Dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah juga telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi (Dewan Perwakilan Daerah) DPD RI untuk terlibat secara aktif dalam proses penilaian terhadap Pembentukan Daerah Persiapan sebelum menjadi Daerah Otonom Baru. Menilai kondisi yang berkembang saat ini menunjukkan pemekaran daerah tidak terkendali, semata-mata hanya dimanfaatkan untuk pemenuhan nafsu politik kekuasaan, bahkan dipergunakan oleh elit politik daerah untuk membuka ruang-ruang kekuasaan yang memungkinkan mereka memperoleh kesempatan yang lebih luas memasuki ranah kekuasaan legislatif dan eksekutif daerah.
HUKUM PEMEKARAN WILAYAH DALAM KAJIAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA (DAERAH PEMEKARAN KABUPATEN MUSIRAWAS UTARA)
| Berat | 300 gram |
| Kondisi | Baru |
| Dilihat | 148 kali |
| Diskusi | Belum ada komentar |
Produk Terkait
Judul : KOMUNIKASI POLITIK PARTAI GERINDRA (Suatu Gerakan Sosialisasi Pesan Antikorupsi) Nama : Novi Andra,SHI.,M.I.K Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 172 Halaman Cover : Soft Cover SINOPSIS Komunikasi Politik Antikorupsi merupakan suatu hal yang menarik untuk membangun opini publik, karena… selengkapnya
Rp 77.000
Judul : Penguatan Perlindungan Hukum Bagi Kesehatan Anak Sekolah Terhadap Pangan Jajanan Sehat Berkeadilan Penulis : Iif Taufiq El Haque Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 262 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-676-9 SINOPSIS Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan… selengkapnya
Rp 153.400
Judul : Pembuktian Hukum dalam Sengketa Tanah Penulis : Mappasessu Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 76 Halaman Cover : Soft Cover No. QRCBN : 62-2066-3684-157 SINOPSIS Buku “Pembuktian Hukum dalam Sengketa Tanah” adalah sebuah panduan yang mendalam dan komprehensif bagi para pembaca yang tertarik untuk memperdalam pemahaman tentang proses pembuktian hukum… selengkapnya
Rp 75.000
Judul : Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta) Penulis : Frandonal Lumban Gaol Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-5314-63-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang menghantui sistem kenegaraan di Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi… selengkapnya
Rp 90.000
7%
Judul : Urgensi Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tangerang Tentang Pengelolaan Zakat Penulis : Dr. Evan Hamzah Muchtar, S.E., M.E.Sy Dr. Irwan Maulana, Lc., M.Si Maulidi Alif Utama, M.Pd Abdul Wajid, S.H., M.E Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 144 Halaman No ISBN : 978-623-5687-57-5 Persoalan Pengelolaan… selengkapnya
Rp 65.000 Rp 70.000
13%
Penulis : Sumarta, S.Pd.I, M.Si., Dr. Sarwo Edy, MM., dan KRAT. Ir. H. Mardiyana.MM.Ph.D. Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 229 Halaman Sinopis Sosiologi hukum Islam adalah satu cabang dari sosiologi yang merupakan penerapan pendekatan sosiologis terhadap realitas maupun masalah-masalah hukum Islam. Pemikiran sosiologi hukum Islam lebih berfokus… selengkapnya
Rp 104.500 Rp 120.000
Judul : Suatu Pengantar Intelijen Kejaksaan Sebagai Pelaksana Fungsi Intelijen Penegakan Hukum Penulis : I Made Agus Mahendra Iswara, S.H., M.H Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 262 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-162-570-0 SINOPSIS Guna terwujudnya tujuan nasional negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah… selengkapnya
Rp 153.400
Judul : Penegakan Hak Asasi Manusia Penulis : Jum Anggriani dan Annisa Nurjannah Irawan Ukuran : 14,5 x 21 cm Tebal : 156 Halaman Cover : Soft Cover No. ISBN : 978-623-505-083-6 No. E-ISBN : 978-623-505-084-3 (PDF) SINOPSIS Buku ini berjudul “Penegakan Hak Asasi Manusia”. Buku ini membahas tentang Penegakan Hak Asasi Manusia. Buku ini… selengkapnya
Rp 73.000
Judul : Pemberantasan Korupsi Terhadap Pelaku Medepleger (Turut Serta) Penulis : Frandonal Lumban Gaol Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 125 Halaman No ISBN : 978-623-5314-63-1 Tahun Terbit : Juli 2022 SINOPSIS Korupsi hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang menghantui sistem kenegaraan di Indonesia. Pelaku tindak pidana korupsi… selengkapnya
Rp 90.000
-13%
Judul : PENGANTAR ILMU NEGARA Penulis : Evi Purnama Wati, SH, MH dan Dr. Conie Pania Putri, S.H., M.H. Ukuran : 15,5 x 23 cm Tebal : 112 Halaman ISBN : 978-623-6872-53-6 G.S. Diponolo menulis dalam bukunya Ilmu Negara, jilid 1 : Pada hemat kita negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan yang… selengkapnya
Rp 90.000 Rp 80.000
Belum ada komentar, buka diskusi dengan komentar Anda.